MARTAPURA, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Kemudahan Usaha Mikro serta Koperasi di Kabupaten Banjar terus berjalan progresif.
HINGGA rapat dengar pendapat (RDP) keenam yang digelar Kamis (4/6/2026), pembahasan telah memasuki Bab IX mengenai Kekayaan Intelektual.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Rahmat Saleh, bersama jajaran anggota serta melibatkan DKUMPP, Bagian Hukum Setda Banjar, dan Kanwil Kemenkumham Kalsel.
Kepala Bidang Usaha Mikro DKUMPP, Rudy Mulyadi, menjelaskan Raperda ini menjadi payung hukum yang memudahkan dan melindungi pelaku usaha.
Diatur di antaranya fasilitasi perizinan, sertifikasi halal dan PIRT gratis, pendaftaran hak merek, hingga pendampingan hukum. Regulasi ini juga memuat integrasi data tunggal agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
“Diharapkan perda ini meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan menjadi landasan pembinaan yang jelas,” ujar Rudy.
Pembahasan masih akan berlanjut, dengan target pengesahan pada tahun 2026 agar peraturan pelaksana segera diterapkan demi pertumbuhan ekonomi daerah.***
