Komfirmasi -MARTAPURA, Persoalan legalitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar. Dari total 277 BUMDes yang ada, sebanyak 77 unit belum memiliki status badan hukum.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, mengakui masih ada kekurangan pemenuhan persyaratan administrasi meskipun DPMD telah memberikan pendampingan serta fasilitasi kepada pihak desa.
“Semua BUMDes ini sebenarnya sudah terdaftar. Kita terus berupaya memfasilitasi agar mereka segera mendapatkan status badan hukum,” kata Yudi.
Dia menjelaskan bahwa pelaporan BUMDes tetap berjalan normal dan diawasi oleh kecamatan maupun DPMD.
Namun, kelengkapan administrasi untuk status badan hukum masih menjadi catatan penting.
Sebagian desa sudah melengkapi persyaratan, sedangkan sisanya masih membutuhkan pendampingan lebih intensif.
Masalah ini telah dibahas bersama Kepala DPMD untuk segera dievaluasi. Terkait kebijakan pendanaan bagi BUMDes yang belum berbadan hukum, Yudi menyatakan hal itu harus dikonfirmasi langsung kepada DPMD.
Kebijakan pendanaan tersebut diperkirakan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
“Apabila terdapat kendala, segera ambil langkah tindakan agar permasalahan ini dapat diselesaikan,” ucap Yudi.
#Manda
