BERUNTUNG BARU – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Aula Kecamatan Beruntung Baru, Rabu (19/8/2026).
Evaluasi ini difokuskan bagi pengurus dan kader PATBM dari tiga wilayah, yakni Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur dan Aluh Aluh. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan kembali peran serta efektivitas gerakan PATBM dalam mencegah dan merespons kasus kekerasan serta pemenuhan hak-hak anak di tingkat desa.
Kepala Bidang PPPA Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Merilu Ripner, menegaskan pentingnya keberadaan kader PATBM sebagai garda terdepan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar PATBM tidak sekadar ada secara administratif, melainkan benar-benar aktif bergerak di lapangan.
”PATBM merupakan garda terdepan yang bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya perlindungan anak di desa. Keberadaannya bukan sekadar pelengkap administrasi atau papan nama, melainkan harus menjadi mata, telinga dan tangan pemerintah di tingkat akar rumput untuk melakukan deteksi dini serta pencegahan kekerasan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak (PHPPA) Dyah Febria Wardhani menyebut perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama dan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, kader PATBM, satuan pendidikan, keluarga serta masyarakat.
“Mari kita jadikan PATBM sebagai penggerak perlindungan anak di lingkungan masing-masing. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi tumbuh kembang anak di Kabupaten Banjar,” ajaknya.
Dalam kegiatan evaluasi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3KB) Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir memberikan pendampingan materi teknis dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Narasumber dari DP3KB Provinsi Kalsel, EM Indri, menyampaikan pentingnya pembagian peran yang terstruktur serta pengelolaan alur aduan kasus yang ramah anak.
”Setiap kader PATBM harus memahami prosedur awal penanganan kasus, mulai dari pencegahan hingga alur rujukan. Pendataan yang rapi di tingkat desa serta koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah adalah kunci utama agar penanganan masalah anak dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan tetap menjaga hak privasi anak,” jelasnya.
Kegiatan Monev ini disambut antusias oleh para peserta dari tiga kecamatan. Berbagai kendala lapangan, ide program penjangkauan, hingga strategi pencegahan pernikahan usia anak turut didiskusikan secara aktif.
