MARTAPURA, KOMFIRMASI.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan SIPD-RI Modul Keuangan.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Penginputan Pemotongan Gaji dalam rangka Implementasi SP2D Online yang digelar di Aula Permata Lantai 2 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Senin (28/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Kepala BPKPAD Banjar Nahsrullah Shadiq dalam hal ini diwakil Kepala Bidang Anggaran Fitia Syahriza didampingi Kasubbid Belanja Pegawai BPKPAD Kabupaten Banjar, Eko Wira Nuryadin dihadiri petugas pengelola administrasi keuangan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banjar.
FGD membahas sejumlah hal teknis terkait penerapan SP2D Online, di antaranya tata cara penginputan pemotongan gaji, validasi data, penginputan ID Billing pajak, hingga mekanisme integrasi data dengan aplikasi SIPD-RI.
Implementasi SP2D Online merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem tersebut juga diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi.
Fitria Syahriza menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online menjadi salah satu langkah strategis dalam transformasi digital tata kelola keuangan daerah.
“SP2D Online tidak hanya mempercepat proses pencairan dana, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya ketelitian operator dalam melakukan penginputan data pemotongan gaji dan pajak. Menurutnya, ketepatan data sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kendala pada tahapan verifikasi maupun proses pencairan dana.
“Validitas data menjadi kunci keberhasilan implementasi SP2D Online. Oleh karena itu, setiap operator harus memahami alur kerja dan memastikan seluruh data yang diinput sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Kasubbid Belanja Pegawai BPKPAD, Eko Wira Nuryadin menambahakan proses pengolahan data diawali dengan penarikan (extraction) database dari aplikasi Simgaji by Taspen. Data yang telah ditarik tersebut kemudian diunggah ke aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Melalui sistem di MPN, kode akun penerimaan negara beserta nominal angka IWP 1% dan IWP 8% akan tergenerasi secara otomatis tanpa perlu input manual.
Lanjut dijelaskan, setelah data dan nominal IWP terekap secara presisi di MPN, langkah selanjutnya adalah penerbitan kode billing penerimaan negara. Kode billing tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) untuk penyelesaian proses penatausahaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan berjalan.
“Melalui rantai sistem ini, proses rekapitulasi potongan iuran ASN tidak hanya menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan input data (human error) dalam penyetoran kewajiban ASN kepada pihak ketiga,” ucapnya.
Sementara itu salah satu peserta dari Dinas Kominfo, Statistik dan Persandiann Miftah menyampaikan bahwa kegiatan FGD memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penginputan pemotongan gaji melalui sistem SP2D Online.
“Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penginputan pemotongan gaji dalam sistem SP2D Online sehingga dapat diterapkan dengan baik di lingkungan Dinas Kominfo,” katanya.
Ia berharap penerapan sistem tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan kemudahan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan administrasi keuangan.
“Semoga melalui penerapan SP2D Online, proses administrasi keuangan menjadi lebih cepat, tertib, dan akurat sehingga pelayanan kepada masyarakat juga semakin optimal,” harapnya.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh operator dan pengelola keuangan perangkat daerah diharapkan semakin siap menghadapi implementasi SP2D Online. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banjar diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
