MARTAPURA, Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar dinilai tidak bisa terus bergantung pada pola pemadaman setelah api berkobar.
DPRD Kabupaten Banjar mendesak pemerintah daerah mulai membangun sistem pencegahan yang terukur agar ancaman karhutla dapat ditekan sejak awal.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar bersama lintas sektor serta dinas terkait, Selasa (1/9/2026).
Rapat ini sekaligus menjadi wadah evaluasi penanganan karhutla dan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, mengapresiasi upaya pemadaman yang telah dilakukan secara masif.
Namun ia menegaskan, keberhasilan memadamkan api tidak boleh menutupi kebutuhan akan pencegahan jangka panjang.
“Yang perlu kita bangun sekarang bukan hanya bagaimana api cepat dipadamkan, tetapi bagaimana kejadian itu bisa dicegah sedini mungkin”
“Kalau setiap tahun kita hanya bergerak ketika sudah ada kebakaran, pola seperti ini akan terus berulang,” kata Amiruddin.
Pemerintah daerah diminta segera menyusun roadmap penanganan karhutla yang jelas, mencakup pemetaan wilayah rawan, penguatan mitigasi, kesiapan personel, hingga dukungan sarana prasarana, agar penanganan tidak lagi bersifat insidental dan hanya bergerak saat kondisi darurat.
Dalam pembahasan, DPRD juga menyoroti keterbatasan sumber daya BPBD Kabupaten Banjar, baik dari segi sarana prasarana maupun jumlah personel di tengah wilayah yang cukup luas.
Amiruddin menilai keberadaan relawan pemadam serta damkar swasta termasuk yang tergabung dalam Buser 690 bersama DPKP menjadi penopang penting di lapangan.
“Relawan itu merupakan support system yang sangat membantu. Tetapi pemerintah tetap harus memperkuat personel, armada dan fasilitasnya sendiri,” jelasnya.
DPRD menegaskan BPBD tetap menjadi leading sector sekaligus pemegang kendali posko penanganan bencana, sementara damkar swasta dan relawan berperan sebagai pendukung.
Seluruh unsur harus bergerak dalam satu komando yang jelas guna menjamin respons cepat dan efektif.
DPRD berharap evaluasi tahun ini menjadi dasar perbaikan sistem pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, serta alokasi sarana dan personel yang lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, penanganan karhutla ke depannya tidak lagi sekadar berpacu dengan api, melainkan mampu mengurangi potensi kebakaran sejak dini.*
