MARTAPURA, Lebih dari sekadar memadamkan titik api, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar kini harus menjawab dampak luas yang ditimbulkan.
HINGGA Agustus 2026 tercatat lebih dari 4.000 kasus ISPA, memicu perhatian serius DPRD Kabupaten Banjar dalam Rapat Dengar Pendapat gabungan Komisi I dan IV, Selasa (1/9/2026).
Rapat mengevaluasi penanganan karhutla, kekeringan, dampak kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan petugas di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, menegaskan persoalan asap tidak bisa dipandang sebelah mata — terutama bagi anak-anak, lansia dan kelompok rentan.
“Ketika paparan asap berulang, perlindungan konkret bagi masyarakat harus segera dilakukan.”
Meski kualitas udara umumnya kategori sedang, wilayah dekat sumber kebakaran seperti Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk dan Cintapuri tetap dalam pengawasan ketat.
DPRD mendorong pengadaan dan pembagian masker sebagai langkah perlindungan sederhana namun efektif.
Di sektor pendidikan, sekolah diberi fleksibilitas menyesuaikan jam belajar hingga pembelajaran jarak jauh demi keselamatan siswa.
Sementara itu, kebutuhan dasar petugas di posko, terutama yang bertugas malam, harus dipenuhi.
DPRD berkoordinasi dengan TAPD untuk mengamankan dukungan anggaran bagi operasional posko BPBD, termasuk opsi pergeseran pos anggaran jika diperlukan.
“Intinya, kebutuhan penanganan karhutla ini jangan sampai tidak mendapat dukungan karena persoalan anggaran,” jelas Amiruddin.
DPRD menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari jumlah api yang padam, tetapi sejauh mana masyarakat terlindungi dari dampaknya. Koordinasi lintas sektor, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, harus terus diperkuat.*
