BANJAR, Pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe D di Kabupaten Banjar menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
WAKIL Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, tak ragu melontarkan kritik pedas, menyebut proyek ini sebagai “buah simalakama” dan menegaskan bahwa kondisi ini mencoreng tata kelola pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pimpinan komisi DPRD dengan SKPD terkait pada Sabtu (7/2/2026).
RDP tersebut turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, H. Ikhwansyah.
Irwan menyoroti lambannya respons pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat.
Menurutnya, meskipun DPRD telah berulang kali memberikan peringatan, permasalahan yang ada justru semakin rumit.
“Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam. Inspektorat harus segera turun tangan, jangan menunggu masalah ini semakin memburuk,” kata Irwan.
Lebih lanjut, Irwan secara terang-terangan mengkritik kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa.
Dia mempertanyakan transparansi dan objektivitas dalam mekanisme penentuan pemenang lelang proyek tersebut.
“Ada indikasi yang sangat serius. Bagaimana bisa pihak yang memiliki rekam jejak buruk, bahkan masuk daftar hitam, justru dimenangkan? Ini sangat mencurigakan dan menimbulkan banyak pertanyaan,” jelas Irwan.
Dia mencontohkan kasus proyek di Bukit Sukumpul yang, meskipun telah masuk daftar blacklist, masih diberikan kesempatan.
Irwan menilai hal ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan cerminan dari lemahnya pengawasan dan profesionalisme Pokja.
“Ini harus menjadi yang pertama dan terakhir. Jangan sampai insiden memalukan seperti ini terulang kembali,” pungkasnya.
