Pemkab Banjar ikuti rakor pengendalian inflasi daerah tahun 2023 secara virtual bersama kemendagri

  • Whatsapp

MARTAPURA, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tahir Balaw memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2023 secara virtual, Selasa 4 April 2023.

DALAM rapat yang juga diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banjar ini, Tomsi Tahir Balaw menghimbau untuk mewaspadai kenaikan komoditas harga bahan pangan menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H.

banner 300600

” Kita juga minta kabupaten/kota untuk segera mengirimkan data tentang operasi pasar murah dan sidak pasar”

” Itu sangat dibutuhkan untuk melakukan pemetaan penanganan terhadap daerah yang bersangkutan,” jelas Tomsi Tahir Balaw.

“Bagi kepala daerah yang tidak mengirimkan data, maka akan dianggap kebutuhan komoditas menjelang lebaran telah terpenuhi,” sambungnya.

Sementara itu Deputi Bidang Statistik Disribusi dan Jasa Puji Ismartini menerangkan, inflasi di bulan Ramadan dan menjelang lebaran. Inflasi bulan Maret 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Dia mengingatkan agar mewaspadai terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tingginya permintaan menjelang lebaran, seperti tarif angkutan udara, daging sapi dan daging ayam ras, bawang merah.

” Inflasi Maret 2023, 65 kota mengalami inflasi, serta 23 kota mengalami deflasi. Di pulau Jawa inflasi tertinggi di kota Sumenep 0.67 persen, sedangkan di pulau Kalimantan ada di Tanjung sebesar 0,93 persen”

” Adapun komoditas andil terbesar yakni tarif air minum PAM 0,56 persen, ikan segar 0,10 persen, beras 0.08 persen serta bensin dan cabai rawit 0,06 persen,” lanjutnya.

Berdasarkan laporan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP) Kemendagri, komoditas utama yang mempengaruhi perubahan indeks perkembangan harga, diantaranya cabai rawit yang mengalami kenaikan harga di 143 kabupaten/kota.

Beras menyumbang kenaikan di 98 kabupaten/kota, sedangkan cabai merah penyumbang penurunan harga di 113 kabupaten/kota.***

Pos terkait