MARTAPURA, Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi soal raperda penataan dan pembinaan toko swalayan gagal digelar, Kamis 12 Januari 2023.
TERTUNDANYA rapat paripurna kali ini dikarenakan adanya perubahan nama Raperda dari ritel modern menjadi penataan dan pembinaan toko swalayan.
Perubahan nama tersebut sontak dipertanyakan Ketua DPRD Kabupaten Banjar H.Muhammad Rofiqi.
“Ketika kawan-kawan melakukan konsultasi, sebenarnya kita menyarankan raperda tersebut dengan nama raperda ritel modern”
” Inilah bedanya dengan orang pernah belajar hukum dengan yang tidak belajar hukum,” jelasnya.
“Jika nomenklaturnya diubah, maka konsiderans dan segala macamnya juga harus diubah,” sambungnya.
Kalau dengan nama toko swalayan, tentunya harus dijabarkan lagi raperda tersebut apa saja yang disebut toko swalayan.
Jangan juga, tiba-tiba salah satu anggota dewan menyatakan lanjutkan saja. Ini sama halnya dengan pepatah Negara Belanda ‘Seperti Ayam Tanpa Kepala yang Berkokok’,” ucapnya.
Tak hanya itu, Rofiqi juga menegaskan bahwa jangan sampai penamaan Raperda Ritel Modern dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya.
“Tidak ada asas hukum seperti itu. Kalau ada aturan di atasnya, seperti Peraturan Kementerian, dan segala macamnya, itu merupakan lex generalis. Lex specialis ya Perda.
Karena hukum itu dibuat berdasarkan nilai-nilai di daerah setempat,” lanjutnya.
Kendati demikian, Rofiqi tetap menargetkan raperda tersebut dapat dirampungkan secepatnya, terlebih tinggal bertemu fraksi untuk merumuskannya sebelum dijalankan.
“Tapi, apa pun itu namanya, yang penting isinya, karena kita juga tidak dapat membendung modernisasi, karena itu harus membatasinya dengan melakukan penataan. Yakni hanya boleh berada di seputaran ruas Jalan Ahmad Yani. Karena itu rapat saya tunda”
” Sebab semua fraksi di DPRD sudah sepakat bahwa ritel modern tidak boleh masuk hingga ke pelosok desa,” tandasnya.***
