MARTAPURA, Puluhan aktivis yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan (LSM KPK-APP Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman DPRD Kabupaten Banjar, Rabu pagi 11 Mei 2022
Ketua LSM KPK-APP Kalsel Aliansyah mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan sebagaimana dalam tulisan spanduk yang mereka bawa
‘Hentikan seluruh kegiatan perjalanan dinas dan studi banding serta konsultasi yang menggerogoti uang rakyat. Karena kegiatan itu tidak berbanding lurus dengan hasil kerja anggota dewan Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta Kejari Kabupaten Banjar untuk menangkap seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjar yang terbukti melakukan korupsi perjalanan dinas, mark up hotel, uang transportasi, dan makelar pokok-pokok pikiran atau pokir.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Rizanie Anshari, menilai aspirasi yang disampaikan LSM KPK-APP Kalsel merupakan bagian dari sosial kontrol yang memang harus ditindaklanjuti.
“Terkait perjalanan dinas sebanyak 8 kali itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Diakuinya, tahun lalu memang ada. Berdasarkan anggaran yang ada, perjalanan dinas itu hanya sebanyak 4 kali, sesuai kesepakatan di Banmus,” ujarnya.*
