MARTAPURA, Selain dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendukung untuk mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Banjar, dukungan serupa juga datang dari kalangan internal dewan sendiri.

SALAH satunya berasal dari anggota dewan Irwan Bora.
Dikatakannya, bahwa dirinya tidak merasa tidak nyaman hati melihat permasalahan tersebut.
“Jujur hati saya sakit melihat persoalan ini. Setelah lama berpikir dan berkonsultasi dengan banyak pihak, saya pun memutuskan untuk bicara soal perjalanan dinas ini,” katanya.
Irwan Bora pun menyebutkan banyak kejanggalan terkait perjalanan dinas, diantaranya dalam satu bulan ada 8 kali perjalanan dinas.
“Ironis kan. Dalam satu bulan di tahun 2021 lalu ada perjalanan dinas sebanyak 8 kali. Semuanya dibiaya dengan duit rakyat. Hasilnya apa?
“Jujur saja manfaatnya sejauh ini tidak efektif dan tidak relevan dengan pembangunan di daerah,” katanya.
Disebutkannya, dalam tahun anggaran 2021 dan 2022 saat ini disinyalir ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Banjar yang bermain mark up biaya hotel.
Dirinya mengatakan, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ingin mengungkap kasus dugaan mark up perjalanan dinas tersebut.
Termasuk berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah anggota dewan, tak terkecuali dirinya.
“Saya pun sudah dipanggil dan diperiksa disana. Materinya terkait perjalanan dinas tahun 202, ” jelasnya. **