MARTAPURA, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar akhirnya mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diserahkan kepada eksekutif dalam rapat Paripurna dengan agenda menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang berlangsung di Ruang Paripurna, Senin ( 30/11/2020) siang.
POKIR YANG di akomodir tersebut senilai Rp. 17 miliar yang diaplikasikan dalam program kerja pembangunan tahun 2021 mendatang.
” Apa yang dituangkan dalam pokok pikiran itu kan merupakan aspirasi masyarakat yang dijaring dari berbagai upaya salah satunya reses di lapangan,” kata Rizani Anshari, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar,.diruang kerjanya, usai rapat paripurna.
Oleh karenanya dalam Rapat Paripurna persetujuan APBD Kabupaten Banjar 2021 dihadiri beberapa kepala dinas dalam rangka mengkonfirmasi itu, karena menu Pokir ini adanya di masing-masing dinas dan bagian yang tak terpisahkan dari APBD Banjar.
Pokir juga berkaitan dengan pemberdayaan kontraktor lokal pemerintah kabupaten harusnya lebih memberdayakan kontraktor lokal dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang bersifat penunjukan langsung yang ada dikabupaten ini,” sambungnya.
” Kontraktor lokal yang ada di Kabupaten Banjar harus diprioritaskan dalam mengerjakan proyek pemerintah”
” Rekanan dan kontraktor lokal harus dilindungi dan diberdayakan serta diberikan kesempatan, dengan catatan jaga kualitas pekerjaan,” lanjutnya.
Berbeda dengan pekerjaan pemerintah yang bersifat lelang, maka silahkan kontraktor lokal berkompetisi secara sehat dan elegan.
” Dewan sendiri dilarang memberikan rekomendasi dan menunjuk rekanan atau kontraktor tertentu baik lokal maupun luar tertentu untuk mengerjakan proyek pemerintah,” jelas Rizani Anshari.
Sebelum acara paripurna penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, dikabarkan ada pertemuan antara pihak eksekutif dan legislatif yang juga dihadiri Ketua DPRD dan Setda Banjar dan diyakini membahas untuk mengakomodir Pokir usulkan DPRD Kabupaten Banjar senilai Rp. 17 miliar tersebut.****
