
komfirmasi.com – Antisipasi kelangkaan dan kelonjakkan harga stok pangan di Kabupaten Banjar, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) harapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar tidak terlalu over optimis terhadap cadangan beras yang tersedia.
Ikhwal tersebut dilontar Kepala Dinas Ketapang Kabupaten Banjar, Eddy Hasby saat ditemui diruang kerjanya pada, Kamis (16/4/2020).

“Memang, kalau kita hitung berdasarkan periode 6 bulan lalu, yakni saat musim tanam dan panennya, dan berdasarkan informasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural (DTPH) Kabupaten Banjar. Padi dengan luas tanam sekitar 14.000 hektare terpanen dengan total produktivitas 3,7 persen atau sekitar 26.996 ton berat bersih beras,” ujar Eddy.
Kendati, kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Banjar hanya sekitar 13.646 ton atau sudah dapat terpenuhi dengan hasil panen padi dilahan seluas 14.000 hektar alias surplus. Namun, dikatakan Eddy, ditengah kondisi pandemi covid-19, kelonjakan dan kelangkaan beras bisa saja terjadi, terlebih memasuki Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah.
“Kalau situasinya memburuk, misalkan salah satu desa penghasil beras lockdown, sementara operasi pasar tak dapat dilakukan karena social distancing, sudah dapat dipastikan mereka tidak akan menjual hasil panennya untuk bertahan. Apa lagi kalau sentral penghasil beras dari luar daerah seperti Sulawesi lockdown. Jadi, pemerintah jangan terlalu over optimis dulu lah,” ucapnya.
Mengingat, lanjut Eddy, ketersedian cadangan beras pemerintah di Kabupaten Banjar pada 2020 kali ini hanya sebanyak 17 ton beras saja yang masuk ke Badan Urusan Logistik (Bulog) karena defisit anggaran.
“Mestinya di 2020 kali ini, kalau berdasarkan perhitungan persentasi jumlah penduduk Kalimantan Selatan (Kalsel) dan penduduk kabupaten. Untuk cadangan beras Kalsel harus menyiapkan 20 persen stok beras. Artinya berdasarkan perhitungan tersebut Pemkab Banjar idealnya harus menyiapkan cadangan beras sekitar 80 persen atau sebanyak 221 ton cadangan beras, terlebih dalam Keadaan Luarbiasa (KLB) seperti ini,” ungkapnya.
Eddy pun menjelaskan, cadangan beras yang dimasukan ke Bulog bertujuan untuk memberikan bantuan kepada daerah yang rentan ketahanan pangan saat terjadi bencana atau KLB berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, disaat Kabupaten Banjar memerlukan atau terjadi lockdown bisa dilakukan pembongkaran cadangan beras setelah ada intervensi dari dinas terkait.
“Kami pun ingin meningkatkan kapasitas cadangan beras di Kabupaten Banjar, karena sudah ada tatacara aturan pusat yang mengharuskan terkait cadangan beras baik ditingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov), kota/kabupaten, dan ditingkat lapangan untuk cadangan beras masyarakat, akan tetapi terkendala defisit anggaran. Mudah-mudahan pandemi covid-19 cepat berlalu,” harapnya.
Tak hanya itu, kendati cadangan beras pemerintah dalam kondisi defisit. Eddy pun tetap memastikan, Dinas Ketapang Kabupaten Banjar akan melakukan pembongkaran cadangan beras ditengah situasi pandemi covid-19. “Insyallah akan kami bongkar cadangan beras 2019 pemerintah 2019 ditahap awal sekitar 5-4 ton beras dan ditahap dua sekitar 12 ton cadangan beras tahun 2020,” akunya.
Defisit cadangan beras Pemkab Banjar ditengah pandemi covid-19 sangat begitu dirasakan Dinas Ketapang Kabupaten Banjar dampaknya. Untuk itu, Eddy pun berharap cadangan beras pemerintah harus ada penambahan untuk mengantisipasi KLB.
“Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk di 2020 kali ini, dana yang diperlukan hanya sekitar 2,5 Miliar, karena cadangan beras sangatlah begitu penting. Untuk itu kami perlu dukungan, agar urusan wajib cadangan beras dapat dipenuhi Pemkab untuk mengatasi bencana dan KLB lainya,” tuturnya.
Eddy pun berharap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar yang mengatur kinerja Dinas Ketapang dalam cadangan beras dicetuskan. “Mengingat selama ini kami berkeja hanya berdasarkan peraturan bupati (perbup) yang tentunya hanya mampu mengikat sepihak. Hal ini untuk memastikan apabila terjadi cadangan beras dibongkar habis semuanya Pemkab Banjar wajib menjamin ketersediaanya,” pungkasnya.(tim/kom)