komfirmasi.com – Jadwal scanner sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar dengan alat tes cepat kesehatan atau ‘rapid test’ guna mengantisipasi penyebaran virus covid-19 atau virus corona di lingkungan kerja DPRD Kabupaten Banjar yang teragendakkan pada, 24 Maret 2020 batal terlaksana.
Padahal, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banjar pada, 19-21 Maret 2020 belum lama tadi usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tentunya sangat berpotensi terkontaminasi wabah virus corona.
Menanggapi Ikhwal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi yang masih aktif beraktivitas di gedung kantor mengatakan, sejumlah anggota dewan yang batal dilakukan tes kesehatan dengan alat deteksi rapid test, lantaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar selaku petugas medis masih belum memiliki alat tersebut.
“Setiap orang yang datang dari luar daerah, ada gejala terjangkit virus corona atau tidak, statusnya itukan Orang Dalam Pemantauan (ODP). Tapi, karena alat rapid test-nya tidak ada, pemeriksaan pun batal dilakukan,” ujar pria politisi Partai Gerindra Kabupaten Banjar pada, Kamis (26/3/2020).
Mengingat, papar Rofiqi, untuk 1 unit alat tes kesehatan rapid test tersebut seharga Rp200.000 per-unitnya. “Sebenarnya kita ingin membeli alat rapid test tersebut dengan dana pribadi. Namun, tidak bisa, karena syarat pembelian harus menggunakan dana instansi bersurat,” akunya.
Sebab itulah, papar Rofiqi, sejumlah anggota dewan yang berstatus ODP wajib mengisolasi diri dirumahnya masing-masing, dan melakukan social distancing sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona selama 14 hari. Begitupun dengan sejumlah agenda rapat ditiadakan selama masa tanggap darurat virus covid-19.
“Kalau sayakan sudah melawati masa karantina selama 14 hari, jadi sudah bisa kekantor. Tapi, untuk pimpinan tertinggi di DPRD Kabupaten Banjar tetap aktif beraktivitas dikantor seperti saya dan Sekretaris Dewan (Sekwan) guna menyerap aspirasi masyarakat baik yang masuk dengan berkirim surat, atau datang ke DPRD. Tapi kita batasi hanya dua orang,” akunya.
Rofiqi pun memastikan, DPRD Kabupaten Banjar siap melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk kepentingan pengadaan alat kesehatan dan ‘rapid test’. “Berdasarkan edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa daerah diperbolehkan menggeser anggaran. Kalau kita lihat situasi dan kondisinya memburuk, kami siap geser anggaran perjalanan dinas guna penanggulangan wabah virus corona,” pungkasnya.(tim/ kfm)
